Home / peristiwa / Komisi I DPR Nilai Omnibus Law Membuka Jalan Liberalisasi Industri Pertahanan

Komisi I DPR Nilai Omnibus Law Membuka Jalan Liberalisasi Industri Pertahanan

Warta.top – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai ada gap liberalisasi industri pertahanan dalam omnibus law law of the job creation. Sukamta mengatakan celah berbahaya terletak pada kepemilikan modal dan pengawasan.

Pasal 52 ayat (1) UU Cipta Kerja mengatur bahwa kepemilikan modal industri peralatan utama adalah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan / atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut Sukamta, pasal ini membuka sektor swasta pada industri peralatan utama.

“Omnibus law mengubah lanskap industri pertahanan Indonesia. Sebelumnya, dalam pasal 11 UU Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 disebutkan bahwa sektor perkakas utama hanya pemerintah yang menetapkan perusahaan pertahanan publik sebagai pedoman utama produksi industri peralatan utama. Sektor swasta dapat memasuki industri peralatan utama. Masalah kemudian muncul ketika industri strategis dapat dikuasai oleh swasta. Modal badan usaha swasta bisa dari luar negeri walaupun badan usaha dalam negeri, ”kata Sukamta dalam siaran persnya, Kamis (15/15).

Sukamta mengatakan kepemilikan modal sangat penting karena menyangkut arahan, kebijakan bisnis dan privasi data terkait produksi alutsista utama oleh perusahaan swasta. Wakil Pimpinan Fraksi PKS mengingatkan agar pihak asing tidak bisa dinikmati.

“Omnibus law jelas akan mengubah daftar negatif investasi (DNI), khususnya investasi di sektor utama alutsista. Selama ini, sesuai Perpres No. 44/2016 tentang DNI, entitas perdagangan alat utama mewajibkan 100% modalnya berasal dari dalam negeri. “Namun dengan masuknya badan usaha nonpemerintah nasional, modal 100% tidak mungkin harus datang dari dalam negeri. Jangan sampai niat memperkuat industri pertahanan nasional masuk ke dalam liberalisasi. industri yang pada akhirnya menguntungkan pihak asing, ”terangnya.

Sukamta mengatakan, kondisi BUMN di sektor militer masih memprihatinkan. Pasalnya, minimnya modal, dukungan riset dan pengembangan, serta minimnya dukungan penjualan membuat industri pertahanan nasional malas.

“Liberalisasi yang akan terjadi setelah UU OBL membuat pengembangan perusahaan publik di sektor militer menjadi sulit. Saat ini hanya ada Pindad di industri utama alutsista. Namun perkembangan Pindad di sektor korporasi cukup memprihatinkan. Pada 2019, perolehan kontrak baru sebesar Rp 7,31. triliun yang menghasilkan laba bersih Rp3,39 miliar dan laba bersih hanya Rp101,07 miliar, padahal pada tahun 2019 anggaran untuk alutsista TNI 11,33 miliar rupee, tapi lebih dari 40% anggarannya digunakan untuk membeli alutsista impor, ”kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Sukamta mengungkapkan, beberapa BUMN di bidang militer kondisinya terpuruk karena menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

“Ada badan usaha milik negara yang kegiatan utamanya sejalan dengan niat semula membuat bahan peledak. Padahal, kegiatan sektor militer hanya 92,6 miliar rupiah, artinya kurang dari 5% Total pendapatan tahun 2018 yang mencapai 1,9 triliun rupee. Pertambangan umum senilai Rp1,16 triliun, konstruksi Rp518 miliar, dan industri migas Rp213 miliar. BUMN itu PT Dahana, ”jelasnya.

Sukamta mengenang, dalam konteks terbukanya peluang swasta di bidang alutsista memang menarik, namun tidak boleh dilupakan bahwa terbukanya bidang usaha yang tertutup dan strategis adalah seperti pisau. Ia khawatir omnibus law justru akan membuat pertahanan Indonesia semakin kuat atau loyo.

“Perizinan untuk industri pertahanan tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan hanyalah pengawas. Oleh karena itu, masalah izin ini harus tegas, tegas, dan terukur. Sejalan dengan tujuan memperkuat pertahanan Indonesia. Jangan sampai liberalisasi industri pertahanan ini berujung pada kekuatan militer ilegal. di luar institusi militer Indonesia. Kita perlu belajar dari pengalaman negara lain membebaskan industri pertahanan mereka. Karena itu, ada kekuatan yang sulit dikendalikan di luar institusi militer negara, ”pungkasnya. [ray]

.


Source link

Check Also

20 Pesantren di Banten menjadi klaster penyebaran Covid-19

Warta.top – Pesantren (Ponpes) yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten, menjadi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *