Home / peristiwa / Koalisi Pers Sumsel mendesak MA mencabut aturan protokoler sidang

Koalisi Pers Sumsel mendesak MA mencabut aturan protokoler sidang

Warta.top – Koalisi Pers Sumatera Selatan (KPSS) mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Mahkamah Agung 5 Tahun 2020 tentang tata cara peradilan dan pengamanan di lingkungan peradilan. Perma dinilai membatasi pekerjaan jurnalis dan kebebasan pers.

Permintaan tersebut disampaikan melalui petisi yang dikeluarkan oleh KPSS. Koalisi baru dideklarasikan bersama oleh delapan organisasi pers. Yaitu Aliansi Jurnalis Independen Palembang (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia Sumsel (PWI), Persatuan Wartawan Foto Indonesia Palembang (PFI), Persatuan Wartawan TV Indonesia Sumatera Selatan. Sumatera (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Selatan, Persatuan Perusahaan Berita Sumatera Selatan (SPS). , Persatuan Media Siber Indonesia (WSIS) di Sumatera Selatan dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Sumatera Selatan.

Presiden AJI Palembang Prawira Maulana menilai Perma tidak berpihak pada sistem kerja jurnalis di lapangan. Dalam Pasal 4 ayat 6 Perma terdapat ketentuan bahwa “pengambilan foto, rekaman audio dan / atau rekaman audiovisual harus atas kewenangan hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan sebelum dimulainya. dari persidangan.

“Aturan ini harus digugat dan dicabut. Kami mendesak Mahkamah Agung untuk melakukannya,” kata Prawira, Jumat (8/1).

Perma disebut akan mengebiri salah satu fungsi pers sebagai kontrol sosial dan membuka praktik kriminalisasi bagi jurnalis yang melanggar aturan dengan dalih menghina keadilan. Sedangkan kebebasan pers dijamin oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan “untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai tugas meneliti, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4, paragraf 3).

“Kami delapan organisasi pemberitaan sudah sepakat membentuk KPSS dan memulai petisi bersama menolak Perma nomor 5 tahun 2020,” ujarnya.

Petisi tersebut berisi enam permintaan. Pertama, Mahkamah Agung, untuk segera menghapus rekaman audio dan audiovisual, harus mendapat izin dari hakim atau ketua Mahkamah Agung. Aturan MA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menjamin kerja jurnalis dalam meneliti, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kedua, meminta Mahkamah Agung untuk tidak melanjutkan pengaturan yang dapat menghalangi jurnalis bekerja karena hal itu akan menghambat kebebasan pers. Ketiga, meminta Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 dan pengadilan lainnya di Sumatera Selatan untuk membawa petisi ini ke Mahkamah Agung agar aturan tersebut segera dicabut. Keempat, mendesak Dewan Pers menyiapkan langkah agar Pasal 4 ayat 6 Perma nomor 5 Tahun 2020 segera dicabut karena mengganggu kinerja pers di seluruh Indonesia.

Kelima, menghimbau komunitas pers di daerah lain untuk menyuarakan penolakan serupa terhadap Pasal 4 ayat (6) Perma 2020. Dan keenam, menghimbau wartawan untuk tetap tertib dan profesional saat meliput di ruang sidang. .

“Kami berharap jurnalis di Indonesia memiliki sikap yang sama karena Perma akan mengebiri kebebasan pers,” ujarnya. [cob]

.


Source link

Check Also

Pengurus Dukcapil segera melengkapi seluruh dokumen untuk 24 korban Sriwijaya SJ182

Warta.top – Tim Identifikasi Korban Bencana (DVI) Polri mengidentifikasi 24 jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *