Home / peristiwa / Kementerian Sosial siap menindaklanjuti instruksi Presiden, cepat penyerapannya di awal tahun

Kementerian Sosial siap menindaklanjuti instruksi Presiden, cepat penyerapannya di awal tahun

Warta.top – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer dana daerah dan desa (TKDD) ke Istana Negara. Jakarta.

Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp 408,8 triliun. Dalam pernyataannya, Presiden menyerukan belanja awal tahun untuk mendorong pembangunan lebih cepat.

Tujuannya agar belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi secepatnya. Presiden juga memberikan instruksi kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar bantuan sosial dapat segera disalurkan kepada penerima manfaat pada awal Januari 2021.

“Agar belanja masyarakat meningkat maka konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga mendorong perekonomian ke level yang lebih rendah,” kata Presiden.

© 2020 Warta.top

Di bawah kepemimpinan Presiden, Menteri Sosial Juliari sudah menyatakan kesediaannya. “Kementerian Sosial siap menindaklanjuti instruksi Pak Presiden. Salah satu cara menanggulangi dampak pandemi adalah Kementerian Sosial melalui bantuan sosial berkala yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Pokok. / non-moneter (BPNT). disalurkan kepada penerima manfaat “, kata Mensos Juliari di Jakarta
(25/11).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial Juliari yang hadir di Istana Negara secara simbolis menerima memori DIPA langsung dari Presiden. Ini merupakan representasi dari beberapa sumbu belanja publik di tahun 2021, salah satunya adalah perlindungan sosial. Selain itu, kesempatan menerima memori DIPA secara simbolis langsung dari Presiden juga memperhatikan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.

Selain itu, Menteri Sosial Juliari mengatakan dengan penanganan dampak Covid-19 melalui bansos rutin, Kemensos telah meningkatkan indeks bantuan dan memperbanyak jumlah bantuan. anggota. Untuk PKH, Kementerian Sosial sedang mempercepat penyaluran bantuan dari triwulanan menjadi bulanan / KPM.

Keanggotaan PKH telah berkembang dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Anggaran program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun. Untuk Program Pangan Pokok / BPNT, keanggotaan meningkat dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 KPM untuk Program Pangan Pokok pada tahun 2020. Pada tahun 2021, keikutsertaan Program Pangan Pokok / BPNT ditetapkan sebesar KPM 18,5 juta. Untuk menanggulangi dampak pandemi, Program Pangan Pokok / indeks BPNT dinaikkan dari Rp 150.000 / KPM / bulan menjadi Rp 200.000 / KPM / bulan. Anggaran Program Pangan Pokok / BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp44,7 triliun.

“Selain mengatasi dampak pandemi yang masih dirasakan, kami juga terus memberikan bantuan tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu / KPM pada tahun 2021. Total anggaran kami sudah siapkan Rp 12 triliun. Untuk periode Januari-Juni 2021 “, ujarnya.

Menteri Sosial Juliari secara simbolis menerima memori Dipa langsung dari presiden

© 2020 Warta.top

Pada tahun 2021, pagu anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 92,817 miliar, di mana Rp 91.005 miliar merupakan anggaran bantuan sosial. Pada tahun 2020, anggaran Kementerian Sosial akan terus meningkat secara signifikan, sejalan dengan misi negara untuk menanggulangi dampak pandemi. Dari pagu indikatif Rp 62,8 triliun untuk tahun 2020 terus meningkat mencapai Rp 124 triliun, dan akhirnya Rp 134,008 miliar.

Meski anggaran Kementerian Sosial mengalami peningkatan, namun kinerjanya memuaskan. “Hal ini bisa dibuktikan dari realisasi anggaran Kementerian Sosial yang berada di tingkat kementerian dan lembaga tingkat pertama,” kata Mensos.

Merujuk pada pertengahan November 2020, pencapaian anggaran Kementerian Sosial mencapai 90%. Sementara, anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp408,8 triliun.

Presiden mengatakan, APBN 2021 akan fokus pada 4 hal. Pertama, manajemen kesehatan, terutama dalam hal manajemen pandemi, penekanannya terutama pada vaksinasi kejadian, anggaran terkait penguatan instansi kesehatan dan penelitian dan pengembangan infrastruktur laboratorium diperlukan. . Kedua, terkait perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan rentan.

Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi, khususnya dukungan kepada UMKM dan dunia usaha. Dan keempat terkait dengan penguatan basis dalam reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.

Dalam paparannya, Menkeu menegaskan, kondisi global niscaya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dikonfrontasi dan dinetralkan, salah satunya adalah instrumen APBN. [hhw]

.


Source link

Check Also

Ledakan basis gas mengguncang warga Medan

Warta.top – Warga kawasan Jalan Balam, Desa Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *