Home / peristiwa / Kementerian Dalam Negeri: 69 pemegang melanggar protokol Covid-19

Kementerian Dalam Negeri: 69 pemegang melanggar protokol Covid-19

Warta.top – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendaftarkan 69 calon kepala daerah yang keluar yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 hingga Rabu (9/9). Selama ini, hanya empat petahana yang dinilai patuh.

“Petahana yang melanggar protokol sanitasi adalah 69 gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota; dan tentu kita beri peringatan, ”kata Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Saydiman Marto, Rabu (9/1). / 9).

Sebagian besar pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 terjadi saat pendaftaran calon kepala daerah di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.

Sementara itu, baru empat pemegang yang terdaftar mematuhi protokol kesehatan Covid-19, yaitu dengan tidak menimbulkan keramaian pada saat pendaftaran yaitu Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota. de Ternate dan Wakil Walikota Denpasar.

“Ada juga pimpinan daerah (keluar) lain yang sudah memberi tahu pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi atau konsentrasi besar-besaran yang bisa melanggar protokol Covid-19. Jadi ada yang melanggarnya, dan kami menegakkannya. sanksi, dan kami menghargai beberapa di antaranya, ”kata Saydiman seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Dirjen Pemerintahan Daerah (Otda) Akmal Malik mengatakan, pihaknya tengah mengkaji mekanisme sanksi terhadap petahana yang melanggar protokol kesehatan berupa penundaan pencalonan jika mereka dinyatakan sebagai pemenang pada Pilkada 2020.

Pengaturan sanksi penundaan pelantikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kami sedang mengkaji opsi sanksi lainnya, misalnya penunjukan pos sementara yang kami tunjuk oleh pusat; Jika pelanggar menang, maka pelantikan akan diusulkan untuk ditunda selama tiga sampai enam bulan. Sekolah dulu supaya kita menghormati aturan, ”kata Akmal Malik.

Kementerian Dalam Negeri menyayangkan banyak petahana yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Akmal mengatakan, pengelola wilayah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. [fik]

.


Source link

Check Also

Corona memisahkan perawat Ulfa dari keluarganya

Warta.top – Tak kurang dari 85 perawat di Indonesia tewas akibat Covid-19. Salah satunya, Rasyidah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *