Home / peristiwa / Kabupaten Tabanan memenangkan penghargaan untuk kepatuhan tinggi dengan standar layanan publik

Kabupaten Tabanan memenangkan penghargaan untuk kepatuhan tinggi dengan standar layanan publik

Warta.top – Kabupaten Tabanan, Bali sekali lagi menerima penghargaan layanan publik untuk kinerjanya dalam melayani masyarakat. Kali ini, Kabupaten Tabanan memenangkan Penghargaan Predikat Kesesuaian Tinggi untuk Standar Layanan Publik 2019, yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hadiah itu langsung diterima oleh bupati tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di hotel JS Luwansa dari Rasuna Said, Jakarta Selatan. Bupati Eka juga mengucapkan terima kasih kepada mediator Republik Indonesia atas upaya pemerintah daerah Tabanan untuk melayani warganya.

"Alhamdulillah, saya harap ini dapat dipertahankan karena, sekali lagi, ini adalah hasil bagi masyarakat." Karena masyarakat dapat dibantu, itu terus menjadi sangat bermanfaat. untuk masyarakat, terutama untuk Tabanan, "kata Bupati Ni Putu Eka setelah menerima penghargaan di merdeka.com, Rabu (27/11).

Meskipun dia memenangkan standar kepatuhan tinggi 2019 untuk predikat layanan publik, Bupati Eka mengatakan dia tidak puas. Bupati Eka ingin kabupaten yang ia pimpin tahun depan untuk mengambil harga yang sama dengan skor sempurna.

"Kami mendapat nilai 92,21, kami berharap kami dapat mencetak skor 100. Nanti, saya akan turun gunung untuk memastikan semua layanan dalam layanan bekerja dengan baik, semua untuk layanan lebih banyak kepada masyarakat." tambah Bupati Eka.

Kepatuhan Predikat dengan standar layanan publik adalah hasil dari survei kepatuhan departemen, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Adrianus Meliala, anggota Rotary Ombudsman, mengatakan bahwa salah satu tujuan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015, adalah untuk memperkuat kepatuhan kementerian / lembaga. / pemerintah daerah dalam implementasi UU Layanan Publik No. 25 tahun 2019. Pada tahun 2019, menurut RPJMN 2015-2019, Kementerian Kepatuhan menargetkan 100%, institusi 100%, provinsi 100% dan Kabupaten / Kota 60%.

Menurut Adrianus, penyelidikan kepatuhan bertujuan untuk mencegah masalah administrasi di unit layanan publik pemerintah, yang berusaha untuk memenuhi kriteria layanan yang ditetapkan dalam UU 25/2009 tentang layanan publik.

Survei ini telah dilakukan secara rutin sejak 2015 dan bertujuan untuk mendorong penghormatan terhadap standar layanan publik untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Mekanisme pengumpulan data investigasi kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati penampilan fisik, pengamatan mendadak dan bukti foto. Periode pengumpulan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019. Sementara total produk layanan yang disurvei tahun ini adalah 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei adalah 2.366. (HHW)

(tagsToTranslate) Berita dari Tabanan (t) Tabanan (t) Jakarta


Source link

Check Also

Komisi X DPR memberikan banyak "pekerjaan rumah" kepada Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Liputan6.com/JohanTallo Warta.top – Seorang anggota Komisi X DPR memberikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *