Home / peristiwa / Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang praperadilan lanjutan Anita Kolopaking

Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang praperadilan lanjutan Anita Kolopaking

Warta.top – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang lanjutan atas tuntutan praperadilan yang diajukan oleh Anita Kolopaking terhadap Satuan Reserse Kriminal Polri. Sesi kedua dengan agenda peninjauan administrasi dan pembacaan lamaran dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Sidang pada Senin, 7 September 2020 pukul 10.00 WIB diketuai oleh Hakim Tunggal Akhmad Sahyuti, kata Suharno, Humas Pengadilan Negeri Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Seni (7/9).

Anita DA Kolopaking melalui pengacaranya mengajukan permohonan praperadilan setelah ditunjuk oleh Bareskrim Polri.

Anita adalah pengacara Djoko Tjandra yang pernah menjadi buron kasus hak penagihan Bank Bali yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (KP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020.

Pengacara tersebut resmi ditahan pada Sabtu (8/8) di Rutan Reserse Kriminal Polri usai diperiksa sebagai tersangka sehari sebelumnya, Jumat (7/8). Ujian ini merupakan panggilan kedua, setelah Anita mangkir dari pemeriksaan awal sebagai tersangka pada Selasa (4/8).

Sidang perdana sidang pendahuluan Anita Kolopaking berlangsung pada 24 Agustus 2020, namun ditunda oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Bareskrim Polri selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Dalam petitum perdananya yang didaftarkan dengan nomor 94 / Pid.Pra / 2020 / PN JKT.SEL, Anita Kolopaking meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima terlebih dahulu permohonan pendahuluan yang diajukannya.

Kedua, menyatakan batal demi hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukum penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S. Tap. 55-Subdit V / VII 2020 / Dittipidum 28 Juli 2020 tentang peningkatan status dugaan tindak pidana yang menggunakan atau menggunakan dokumen palsu dan atau dengan sengaja melepaskan atau memberikan bantuan pada saat pelarian seorang yang ditahan.

Ketiga, dengan menyatakan bahwa Dittipidum nomor SP.Sidik / 854.2a / VII / 2020 tanggal 20 Juli 2020 tidak sah dan tidak berdasar sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, penetapan surat ketetapan dari S. Tap. 55-Subdit V / VII 2020 / Dittipidum tanggal 28 Juli 2020 tentang kenaikan status tersangka, tidak sah dan tidak berdasar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kelima, menghukum tergugat (Dittipidum Bareskrim) yang mencabut status tersangka atas nama Pemohon berdasarkan surat penetapan dari S. Tap. 55-Subdit V / VII 2020 / Dittipidum 28 Juli 2020 tentang kenaikan status tersangka.

Keenam, menyatakan tidak sah adanya keputusan atau ketentuan yang kemudian dikeluarkan oleh tergugat tentang penetapan tersangka oleh pemohon terhadap dirinya.

Ketujuh, ia memerintahkan tergugat menghentikan proses pemeriksaan pemohon.

Kedelapan, mengembalikan hak pemohon dalam hal kapasitas, kedudukan dan martabat.

Kesembilan, menghukum tergugat karena membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. [lia]

.


Source link

Check Also

KemenkopUKM mengembangkan pariwisata UMKM di KEK Likupang utara Minahasa

Warta.top – Kementerian Koperasi dan UKM sedang memenuhi komitmennya untuk mengawal program pelatihan UMKM di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *