Home / peristiwa / Djoko Tjandra menjelaskan rencana aksi pemulangannya

Djoko Tjandra menjelaskan rencana aksi pemulangannya

Warta.top – Kasus terkutuk Korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra menjelaskan, tentang “rencana aksi” yang memuat sejumlah inisial, termasuk pejabat dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Namun, dia mengaku tidak mengetahui semua inisial yang terkandung dalam “rencana aksi” tersebut.

Djoko bersaksi bahwa terdakwa Andi Irfan Jaya dituduh membantunya menyuap Pinangki sebesar $ 500.000 dan pada saat yang sama melakukan persekongkolan jahat untuk memberikan uang kepada pejabat di kantor BKPM. Jaksa Agung dan Mahkamah Agung Rp 10 juta.

“JC, ini saya, IR Irfan Jaya, BR saya tidak tahu, HA saya tidak tahu, P tidak tahu, DK saya tidak tahu, di nomor 4 ada setoran 500.000 USD”, dia menyatakan di pengadilan pidana. Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/12).

“Tapi yang saya komentari adalah TIDAK karena saya tidak nyaman,” sambungnya, dikutip Antara.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa “ action plan ” terdiri dari 10 langkah pelaksanaan dan berinisial BR, yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan HA selaku Ketua MK. Agung untuk periode Maret 2012-April 2020 Hatta Ali dengan penyerahan pembayaran 10 juta USD, tetapi setuju hanya berjumlah 1 juta USD.

“Saat makan malam tanggal 25 November 2019, Anita dan Andi Irfan diminta membayar biaya konsultan dan honor pengacara jika bisa dibayar 50%, Anita dan Andi diminta membayar konsultan 50%. »Kata Djoko.

Selain memberikan konsultasi, Andi Irfan Jaya juga menyetujui untuk mengesahkan UU Power of Sale. Kemudian, Djoko mendapat usulan “ action plan ” dan draft surat kuasa pada 25 November 2019.

Dalam dakwaan disebutkan, “tindakan” pertama adalah penandatanganan surat kuasa untuk menjual sebagai jaminan jika uang jaminan yang dijanjikan Djoko tidak dipenuhi dan akan dilaksanakan pada 13-23 Februari 2020. Yang bertanggung jawab adalah Djoko dan Andi Irfan Jaya.

‘Tindakan’ kedua adalah mengirimkan surat dari kuasa hukum kepada Kejaksaan Agung, yaitu surat permohonan fatwa MA dari Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Februari 2020. Yang dimaksud Burhanuddin adalah ST Burhandduin selaku Jaksa Agung.

Ketiga, Pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat permohonan fatwa AM kepada pejabat Mahkamah Agung yaitu HA. Pelaksanaannya dilakukan mulai 26 Februari hingga 1 Maret 2020 bersama pengelola, Andi Irfan Jaya dan Pinangki. HA yaitu Hatta Ali diketahui masih menjadi Ketua Mahkamah Agung per Maret 2020.

“ Tindakan ” keempat adalah pembayaran royalti 25% dari 250.000 USD dari jumlah total 1 juta USD yang telah dibayarkan setoran 500.000 USD dengan penanggung jawab Djoko Tjandra yang akan diadakan dari 1 hingga 5 Maret 2020.

“ Tindakan ” kelima adalah pembayaran remunerasi konsultan media kepada Andi Irfan Jaya sebesar USD 500.000 untuk mengkondisikan media kepada Djoko Tjandra penanggung jawab, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 5 Maret 2020.

“Aksi” keenam pejabat MA, yakni HA, menanggapi surat pejabat kejaksaan. Penanggung jawabnya adalah HA atau DK (tidak diketahui) atau AK (Anita Kolopaking) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 16 Maret 2020.

“Tindakan” ketujuh, pejabat Kejaksaan Agung mengeluarkan instruksi terkait surat HA, yakni memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Pengelolanya adalah IF (tidak diketahui) / P (Pinangki) yang akan digelar mulai 16-26 Maret 2020.

“Saham” kedelapan adalah uang jaminan yang likuid, yaitu 10.000 USD. Dengan kata lain, Djoko Tjandra akan membayar jika “rencana aksi” kedua sampai ketujuh berhasil dilaksanakan. Pengelolanya adalah Djoko Tjandra yang akan digelar mulai 26 Maret hingga 5 April 2020.

“Aksi” kesembilan, Djoko Tjandra kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman penjara 2 tahun. Pengelolanya adalah Pinangki / Andi Irfan Jaya (IR) / Djoko Tjandra (JC) yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2020.

“Tindakan” kesepuluh adalah pembayaran royalti 25 persen, atau $ 250.000 sebagai penggantian atas tidak adanya biaya pemeriksaan di Pinangki jika Djoko Tjandra kembali ke Indonesia sebagai “tindakan” kesembilan. Pengelolanya adalah Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2020.

Tentang kesepakatan “rencana aksi; Tidak ada satupun yang terlaksana, meski Djoko Tjandra sudah membayar setoran sebesar USD 500.000. Maka, pada Desember 2019, ia membatalkan “action plan” dengan memberi catatan di kolom notes bertuliskan “TIDAK” kecuali “tindakan” ketujuh dengan tulisan “pay 4, 5 “dan” tindakan “kesembilan dengan kata” bayar 10 miliar “. ‘yang merupakan bonus jika Djoko kembali ke Indonesia. [fik]

.


Source link

Check Also

Buronan korupsi Bank NTT ditangkap di Sidoarjo

Warta.top – Tim Intelijen Kejaksaan RI, Kejaksaan NTT dan Kejaksaan Agung Jawa Timur Ditangkap Tersangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *