Home / peristiwa / Di 93 RW di zona merah Covid-19 Depok, pembatasan sosial desa diberlakukan

Di 93 RW di zona merah Covid-19 Depok, pembatasan sosial desa diberlakukan

Warta.top – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di wilayah Bodebek. Bahkan di Jawa Barat, zona merah bertambah dua dan zona oranye bertambah empat. Hal itu ditemukan Idris setelah mendapat petunjuk umum dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Dalam hal ini terkait dengan masalah peningkatan Covid-19 di Bodebek pada khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Gubernur secara umum mengindikasikan peningkatan kasus tidak hanya di Bodebek tetapi juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat zona merah bertambah dua dan zona oranye bertambah empat, ”kata Idris, Senin (14/9).

Ini menjadi perhatian gubernur untuk mengikuti dan dikaitkan dengan keputusan DKI menerapkan PSBB yang tegas. Pelaksanaannya meskipun tidak mewakili total 100% seperti pada awalnya, hal ini dikarenakan kegiatan yang terbatas.

“Jadi untuk sementara kita dipimpin oleh Gubernur menuju Bodebek, kita masih menerapkan PSBB skala mikro dengan istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Depok, batasan sosial itu ada di Kampung Siaga yang berbasis di RW, “ujarnya.

Idris menuturkan, dari 924 RW Depok, sekitar 93 di antaranya berada di zona merah. Untuk RW yang akan diterapkan PSKS.

“Tentu saja, adanya pembatasan terhadap warga kelurahan yang kami sebut zona merah, karena lebih dari 6 orang telah diisolasi secara mandiri,” ujarnya.

Pihaknya mengantisipasi PSBB di Jakarta, misalnya masalah ekonomi. Restoran akan dilaksanakan untuk dibawa pulang dan kelompok kerja untuk setiap cluster akan dibentuk.

“Kami juga bekerja dengan kelompok kerja ini TNI Polri harus diterapkan pada setiap komunitas dan klaster, ”ujarnya.

Idris memprediksi, warga tidak akan melakukannya Jakarta datang ke Depok hanya untuk keperluan kuliner. “Masalahnya kita mengharapkan para pelaku bisnis yang tidak ada penduduknya, misalnya di Jakarta mereka berkunjung ke Kota Depok hanya untuk makan, yang diperbolehkan oleh aturan kesehatan,” ujarnya. dideklarasikan.

Karena itu, pihaknya memperketat Pokja cluster. ‘Misalnya kemampuan warga masuk mal, sekarang kita harus tegas. Sebelumnya kami sepakat dengan kapasitas 50%, 4 x 4 meter persegi hanya untuk satu pengunjung. Kami akan meminta pertanggungjawaban pelaku bisnis, ”katanya. [eko]

.


Source link

Check Also

Terkena Covid-19, pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang tewas

Warta.top – Terpapar positif virus Corona atau Covid-19, seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab) meninggal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *