Home / peristiwa / Dengan fokus pada pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19, KPK dan Kementerian Kesehatan membentuk tim khusus

Dengan fokus pada pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19, KPK dan Kementerian Kesehatan membentuk tim khusus

Warta.top – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penegak hukum dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian BUMN dan lembaga lainnya membentuk satgas. Nantinya, tim akan memantau dan mengawal pembelian dan pendistribusian vaksin Covid-19.

<< Disepakati akan ada tim gabungan antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP (Badan Kebijakan Pengadaan barang dan jasa), KPK, Kejaksaan Agung dan polisi yang selama ini bekerja akan dilanjutkan dan diperkuat dengan mengundang pemangku kepentingan lainnya, ”kata Wakil Presiden Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK. Jakarta, Jumat (8/1).

Hal ini diungkapkan Pahala usai pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, asisten pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sejumlah pejabat terkait lainnya seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Direktur Bioy Farma Honesti. .

“Jadi semua produk Permenkes tentang vaksinasi itu hasil tim gabungan, KPK bagian dari tim dan kami akan mengundang pemangku kepentingan lain, misalnya Kementerian. Dalam negeri (Kemendagri), untuk pendistribusian dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ”kata Pahala.

NIK, menurut Pahala, digunakan sebagai dasar pemberian vaksinasi.

“KPK juga bagian dari tim kecil. Salah satu poin datanya, kami ingin vaksin ini dipertahankan sehingga setiap vaksin digunakan atas dasar NIK,” kata Pahala.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya telah meminta KPK membantu memantau risiko pembelian dan pendistribusian vaksin Covid-19.

“Dari awal beberapa risiko yang kita diskusikan dengan KPK itu yang pertama, vaksin ini khusus dibeli, pemasoknya di dunia tidak banyak, makanya tender, tender, Penawaran, dokumen terbuka sulit, negosiasi harga juga sulit karena sifatnya yang terbatas di dunia, ”ujarnya. Budi Gunadi.

Alhasil, negara-negara kesulitan membeli vaksin dari produsen vaksin.

“Dibutuhkan 9 miliar dosis vaksin, padahal kapasitas produksinya hanya 6 miliar, jadi sungguh perebutan pasokan yang berbeda dan harganya juga berbeda dari kondisi biasanya,” ujarnya. Budi menjelaskan.

Masalah kedua, pembelian vaksin Covid-19 dilakukan dengan dua mekanisme, yakni pembelian langsung dari produsen, antara lain Sinovac, AstraZenica, Pfizer dan Novavax, serta di tingkat multilateral, WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).

“Mekanisme bilateral biasanya kita beli melalui biofarmasi, sedangkan multilateral gratis karena kerjasama internasional, padahal produknya sama. Di daftar GAVI ada vaksin Novavax dan AstraZenica. Jadi kenapa kita juga membeli multilateral? Karena komoditasnya tidak cukup untuk mengimunisasi 182 juta masyarakat Indonesia, ”kata Budi.

Menurut Budi, kondisi ini sudah diteruskan ke KPK sejak awal untuk memberikan konteks penyediaan barang dengan harga berbeda.

“Ada juga proses untuk menentukan siapa yang mendapat vaksin karena vaksin ini gratis, bisa dijual secara ilegal, sehingga dibahas agar tidak ada risiko vaksin gratis bocor dan diperdagangkan. di pasar, ”kata Budi.

Budi juga berjanji akan membuka semua pembelian dan pendistribusian vaksin secara transparan.

“Kami setuju dengan KPK, Kementerian BUMN dan Bio Farma untuk pembelian vaksin ini. Insya Allah ke depan berjalan lancar, seluruh proses akan kami buka secara transparan. “, dia menekankan.

Pemerintah diketahui telah mengonfirmasi pesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai produsen.

Pertama dari perusahaan farmasi China Sinovac dengan 125,5 juta dosis; kedua untuk pembuat vaksin AS-Kanada Novavax untuk 50 juta dosis; yang ketiga dari kerjasama multilateral WHO dan Global Alliance for Vaccines (Covax-GAVI) untuk 50 juta dosis; keempat dari pabrikan Inggris AstraZeneca untuk 50 juta dosis; dan lima perusahaan farmasi Jerman dan AS menggabungkan Pfizer BioNTech dengan 50 juta. Seperti dilansir Antara. [rhm]

.


Source link

Check Also

Mantan anggota DPRD NTB ditangkap polisi setelah melakukan pelecehan terhadap anak kandung

Warta.top – AA, mantan anggota DPRD NTB ditangkap polisi karena dia membuat anak kandungnya bermoral …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *