Home / peristiwa / 40 hektar sawah di Palembang telah disulap menjadi kantor Gubernur Sumatera Selatan

40 hektar sawah di Palembang telah disulap menjadi kantor Gubernur Sumatera Selatan

Warta.top – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyulap 40 hektar sawah rawa menjadi satu kantor baru yang terintegrasi yang juga termasuk Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Para petani berharap ada kompensasi yang layak untuk benih tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Sumsel Basyaruddin mengungkapkan, lahan tersebut terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane, Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kondisinya berawa-rawa dan telah dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjelajah persawahan.

Areal rawa seluas 40 hektar milik Pemprov Sumsel akan dijadikan kantor baru terintegrasi. Di dalamnya ada Kantor Gubernur Sumsel dan seluruh OPD Pemprov Sumsel, katanya. kata Basyaruddin, Sabtu 17/10.

Dia mengatakan, proyek tersebut diharapkan selesai pada 2023, yang diawali dengan pembangunan kantor Gubernur Sumatera Selatan dan diharapkan selesai pada akhir tahun depan. Saat ini, pihaknya mulai menumpuk rawa-rawa.

“Tujuan awal kantor gubernur itu dulu untuk mempercepat pembangunan, setelah itu baru perkantoran semua kantor. Target keseluruhan selesai 2023,” ujarnya.

Jika sudah selesai dibangun dan sudah bisa beroperasi, aktivitas para pegawai kantor gubernur akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara, kantor gubernur lama diharapkan bisa dijadikan kawasan ekonomi baru.

“Sudah ada rencana pakai kantor gubernur yang lama. Sehingga tidak mubazir menggunakan pusat ekonomi baru Palembang,” ujarnya.

Pembangunan kantor terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di wilayah tersebut berdampak pada para petani yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Seperti yang dikatakan Nuriyah (65), warga sekitar tidak jauh dari tempat itu.

Ia mengaku sudah tidak bisa lagi bekerja di lapangan karena kegiatan proyek sudah dimulai. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi selama tiga tahun terakhir langsung diisi dengan tanah.

“Saya sudah minta sawah saya tidak disimpan sebelum panen, nanti segera habis. Kami cukup kecewa karena harga berasnya bagus lagi, lebih mahal dari biasanya, ”ujarnya.

Meski telah menumpang, ia dan petani lainnya berharap pemerintah akan memberikan kompensasi atas bibit yang cocok. Memang, dulu modal untuk menggarap tiga sawah membutuhkan minimal Rp 750.000 hingga Rp 1 juta untuk sekali panen.

“Kami sudah mendapat ganti rugi Rp 1 juta. Per plot kami minta Rp 3 juta. Kami minta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusannya karena kami perlu mencari lahan baru untuk pertanian,” ujarnya. . [gil]

.


Source link

Check Also

Pemprov Jabar fokus pada 54 destinasi wisata, 26.700 alat uji cepat didistribusikan

Warta.top – Pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten / kota TNI/ Polri melakukan operasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *