Home / jakarta / Kajati DKI mengenang pengambilan paksa jasad Covid-19 bisa jadi merupakan organisasi kriminal

Kajati DKI mengenang pengambilan paksa jasad Covid-19 bisa jadi merupakan organisasi kriminal

Warta.top – Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra mencontohkan, semua pelanggar Aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang akan dimulai besok (14/9) akan diadili sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Penanggulangan Penyakit Menular dan undang-undang tentang karantina sanitasi.

Asri menuturkan, pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana akan melalui proses persidangan yang akan segera dilakukan di sana, yakni di tengah penerapan Operasi Justisi selama masa PSBB.

“Jika kebijakan pejabat yang berwenang dilanggar atau dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Untuk pelaksanaannya, kami akan mencoba melakukan uji coba di tempat yang melibatkan Kejaksaan Agung,” kata Asri dalam sebuah konferensi. siaran pers di Balaikota DKI Jakarta, Minggu. (13/9).

Kejahatan tersebut, kata Asri, misalnya upaya pengambilan paksa jenazah Covid-19. Selain itu, sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap sejumlah kegiatan yang melanggar kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

“Kalaupun ada tindak pidana, seperti pengambilan jenazah Covid-19 dan lain sebagainya, kami akan menetapkan hukumannya sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Asri berharap PSBB yang mulai besok bisa beroperasi dengan efisien. Untuk itu, jika terjadi pelanggaran, akan dilakukan operasi pengadilan seperti yang dikatakannya dan akan selalu menetapkan denda sesuai aturan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana akan memprioritaskan penegakan hukum secara manusiawi dan persuasif bagi pelanggar PSBB. Nana mengatakan, Polda bersama pemerintah daerah, kejaksaan, dan kehakiman akan melakukan operasi justisia untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Kami akan terus melakukan upaya pencegahan dan juga terkait dengan edukasi dan sosialisasi serta persekongkolan anggota dalam keramaian,” ujarnya saat jumpa pers.

Sesuai perintah Direktorat Polri, kata dia, operasi justisi akan dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, PMI, kejaksaan, dan kejaksaan. Nana melanjutkan, Operasi Justisi bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dalam menghormati protokol kesehatan.

Oleh karena itu, operasi justis ini mendasari amanat Perpres 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penerapan undang-undang tentang protokol kesehatan serta Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Disiplin dan penegakan hukum tentang protokol kesehatan, ”kata Nana. [rhm]

.


Source link

Check Also

Penanganan sendiri di jalan raya, pengendara tewas setelah terlibat perkelahian dengan pengemudi lain

Warta.top – Tawuran antar pengendara sepeda motor terjadi di depan pintu gerbang sekolah Candra Naya, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *