Home / jakarta / Doni Monardo: DKI Jakarta tidak pernah mencabut PSBB

Doni Monardo: DKI Jakarta tidak pernah mencabut PSBB

Warta.top – Pemprov DKI Jakarta Tidak pernah mencabut dan masih menerapkan Peraturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta, kata Doni Monardo, ketua satuan tugas pengelolaan. dari COVID-19.

“Sejak awal, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal penerapan PSBB tidak pernah dicabut oleh Pemprov DKI. Jadi sampai sekarang Ini PSBB, “ujarnya dalam dialog bertajuk” Radio Tanya, Doni Monardo. Menanggapi “di Media Center Kelompok Kerja Pengelolaan COVID-19 Graha BNPB Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan menerbitkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, meski pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan UU No. ° 6 Tahun 2018 tentang karantina sanitasi.

Dalam hal ini, selama status karantina yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) masih sesuai dengan Perpres No 11/2020, aturan ini harus dicermati dalam segala hal.

Jadi DKI Jakarta tidak pernah berganti status lagi. Masih PSBB, ujarnya.

Doni juga mengatakan, sebelum memutuskan menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui Pokja Manajemen COVID-19, termasuk dengan d ‘kementerian / lembaga lain yang terkait.

Jika data masih menunjukkan peningkatan kasus, maka setiap daerah, termasuk DKI Jakarta, didesak untuk tidak mengendurkan regulasi.

“Sebelum ada keputusan Gubernur DKI Jakarta, dia juga selalu berkonsultasi dengan saya. Statusnya selalu merah. Merah itu status tinggi, jadi jangan santai,” ujarnya. .

Menyikapi rekomendasi kepada setiap daerah, termasuk Pemprov DKI di Jakarta, Doni juga menegaskan bahwa pelaksanaannya harus selalu berdasarkan data yang valid sebagai tolak ukur, agar keputusan yang diambil tidak tergelincir naik turun. ‘sebenarnya memperburuk situasi.

“Jadi kemarin penerapan aturannya cenderung agak santai, sekarang agak lebih keras, tapi ingat. Tidak ada perubahan status,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PSBB tersebut bukan karantina regional atau lebih dikenal dengan istilah “lockdown”.

“PSBB itu PSBB, bukan ‘lockdown’. Yang baru ‘lockdown’ adalah larangan (semua aktivitas, catatan),” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 tentang PSBB, sehingga penanggulangan COVID-19 dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama.

“Sejak awal, presiden tidak memilih opsi ini, karena jika diambil, rakyat kita yang bekerja sehari-hari tidak akan bisa mendapatkan penghasilan,” ujarnya.

Doni juga menjelaskan bahwa dalam konsep Kelompok Kerja Manajemen COVID-19 atau sebelumnya Kelompok Kerja Percepatan Manajemen COVID-19, semua pengembangan dan implementasi masing-masing. kebijakan termasuk langkah-langkah yang harus diikuti.

Langkah-langkah tersebut meliputi prasyarat, seperti simulasi, waktu atau pelaksanaan tepat waktu, prioritas, koordinasi pusat dan daerah yang diikuti dengan pemantauan dan evaluasi.

“Ini terus terjadi. Saya sering dan rutin berkomunikasi dengan seluruh gubernur di semua provinsi untuk selalu bertukar pikiran. Jadi kalau ada yang perlu dievaluasi atau perlu diubah ya, langkah-langkahnya adalah Selama konsep ini berjalan dengan baik saya kira tidak. Ada yang perlu dikhawatirkan, “kata Doni Monardo. [ded]

.


Source link

Check Also

Catatan BPBD DKI Masih 56 RT dan 20 ruas jalan di ibu kota yang terendam banjir

Warta.top – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI (BPBD) Jakarta menyebutkan ada 56 RT di ibu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *