Home / jakarta / Besok Gubernur Anies dan DPRD DKI akan membahas Raperda PSBB

Besok Gubernur Anies dan DPRD DKI akan membahas Raperda PSBB

Warta.top – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dikabarkan menyampaikan draf Raperda tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada Senin (21/9) kemarin. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Bapak Taufik, Gubernur Anies akan memberikan penjelasan terkait Raperda tersebut pada Rabu 23 September besok.

“Intinya, kami sudah sepakat membahas draf peraturan daerah (PSBB) Covid-19. Besok (Rabu 23/9/2020) penjelasan gubernur, lalu lusa sudut pandang fraksi,” a dinyatakan dihubungi Taufik, Rabu 22/9.

Meski begitu, Taufik mengaku belum mengetahui detail proyek Raperda yang sudah diserahkan Pemprov DKI ke DPRD. Ia mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengandalkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit virus Corona 2019.

Kemudian ada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan PSBB dalam Pengobatan Penyakit Virus Corona 2019 di DKI Jakarta.

“Isinya bisa terkait sanksi, jadi lebih kuat ya? Perda lebih kuat dari pada Pergub,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD DKI berinisiatif membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang sanksi PSBB.

Ia mengatakan DPRD merupakan mitra dari Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan.

“Ini sangat penting dengan timeline yang tidak diketahui. DPRD akan melakukan penyelesaian PSBB daerah melalui inisiatif DPRD DKI Jakarta. Bukan usulan eksekutif,” kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9).

Dia menjelaskan, aturan ketat penerapan PSBB saat pandemi seperti ini diperlukan. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, berdasarkan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah jelas diatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan inisiatif di luar la Proemperda karena situasi luar biasa atau status darurat.

Lebih lanjut, Prasetio mengaku menyayangkan langkah Pemprov DKI yang tidak melibatkan DPRD dalam perumusan kebijakan pelaksanaan PSBB.

“Saya minta DPRD Bapemperda melakukan kajian sebagai syarat untuk mengajukan Perda,” ujarnya.

Jurnalis: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com [lia]

.


Source link

Check Also

Mahkota Toyota terbalik setelah menabrak separator TransJakarta di Senayan

Warta.top – Sedan itu hanya mengalami satu kali tabrakan hingga terguling ke Jalan Gatot Subroto, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *