Home / Cek-fakta / PERIKSA FAKTA: Misinformasi seluruh WNI yang dikenakan pajak karena NPWP dan NIK digabungkan

PERIKSA FAKTA: Misinformasi seluruh WNI yang dikenakan pajak karena NPWP dan NIK digabungkan

Warta.top – Informasi penggabungan NPWP dan NIK beredar di jejaring sosial Facebook. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh penduduk Indonesia akan dikenakan pajak. Sejumlah kartu juga disertakan, disebut kartu pra-kerja dan kartu sembako murah.

Kominfo

Cari

Menurut penelitian di merdeka.com, informasi tersebut adalah informasi yang salah. Dalam artikel Kompas berjudul “NIK dan NPWP Akan Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak” tanggal 4 September 2020, dijelaskan memang akan ada penggabungan NPWP dan NIK, namun pertanyaan Perpajakan seluruh penduduk Indonesia tidak benar.

Rencana pemerintah untuk menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus berlanjut.

Hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan Unique Identity Number (SIN) atau Unique Identity Number.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan proses penggabungan NIK dan NPWP hingga saat ini terus berlanjut. Namun, dia ragu untuk memberikan rincian sejauh mana proses tersebut.

Prosesnya terus berjalan, kata Suryo saat rapat usai rapat dengan Komite XI DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Suryo menjelaskan, dengan menggabungkan NIK dan NPWP menjadi satu data maka akan terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak.

Namun, bukan berarti semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak. Menurut Suryo, masyarakat yang dikenai pajak tetap dengan penghasilan lebih besar dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu mereka yang berpenghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

“Setiap orang punya NIK, yang membayar pajak juga orang Indonesia, sekalipun yang dikenai pajak itu PTKP. NPWP itu nomor identitas, alat identifikasi yang sebenarnya,” ujarnya. Kata Suryo.

Perhatikan bahwa dengan menggabungkan NPWP dan NIK, hanya satu nomor rekening yang akan digunakan yaitu NIK saja. NIK tersebut juga akan dimasukkan ke dalam semua data rekening kependudukan, terutama yang terkait dengan layanan pemerintah.

Dikutip Kontan.co.id, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, jika digabungkan akan membuat pemeriksaan pajak lebih efisien, sehingga wajib pajak selanjutnya dapat dimonitor dengan mudah.

“Jika NIK dan NPWP terintegrasi akan sangat baik untuk administrasi yang efisien dan pengawasan yang efisien,” jelas Yustinus.

Kesimpulan

Informasi tentang penggabungan NPWP dan NIK, serta seluruh WNI yang dipaksakan adalah informasi yang salah. Memang akan ada kombinasi NPWP dan NIK, dengan harapan pemeriksaan pajak lebih efisien, sehingga wajib pajak selanjutnya dapat dimonitor dengan mudah.

Namun, tidak benar semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak.

Jangan mudah percaya dan verifikasi semua informasi yang Anda dapatkan, pastikan berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. [noe]

.


Source link

Check Also

Merdeka.com Judul Berita tentang Syekh Ali Jaber dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Warta.top – Beredarnya tangkapan layar berita dengan tajuk ‘Berburu Rame-Rame Kambing Hitam’ dengan foto Syekh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *